Mahasiswa Polsri Menentang Atas Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Mahasiswa Polsri Menentang Atas Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, dari 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali para mahasiswa.
Rancangan RUU Cipta Kerja tersebut mendapat protes keras dari ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Palembang sehingga mereka menggelar aksi mimbar bebas di simpang 5 kantor DPRD Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Kota Palembang pada Rabu (7/10/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.
Wendy Taufik Wijaya selaku koordinator departemen Politik Hukum dan Aspirasi Mahasiswa BEM Polsri 2020, mengatakan bahwa aksi mimbar bebas terkait penolakan UU Cipta Kerja tersebut berlangsung secara kondusif dan poin-poin yang ingin disampaikan juga telah terdengar, mengingat aksi ini sebatas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Karena diberlangsungkan pada masa pandemi, protokol kesehatan juga diberlakukan seperti semuanya menggunakan masker saat aksi. Namun sangat disayangkan, melakukan jaga jarak sulit untuk diterapkan.
Di sisi lain Radian Ramadhani, salah satu mahasiswa Polsri yang ikut turun ke jalan menyebutkan bahwa permasalahan terkait pengesahan RUU Cipta Kerja ini tidak berkutat kepada tenaga kerja atau buruh saja, melainkan juga terasa dampaknya untuk para mahasiswa yang baru saja lulus atau ingin masuk ke ranah dunia kerja.
“Ada beberapa poin yang cukup krusial pada perubahan-perubahan yang dianggap mendasar bagi mahasiswa terutama yang baru lulus di tahun 2020 ialah yang pertama itu masalah pesangon yang didapatkan oleh pekerja itu sendiri. Di undang-undang Ketenagakerjaan sebelumnya, ketika kita PHK dan mendapat pesangon maka akan mendapatkan uang pesangonnya sebesar 32 kali gaji. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja sekarang pesangon tersebut dikurangi menjadi 25 kali gaji. Kemudian yang kedua yaitu dihilangkannya status pekerja tetap di perusahaan yang artinya pekerja dapat di PHK kapan saja. Poin lainnya yaitu mengenai upah minimum regional yang digunakan dianggap menyulitkan para pekerja nantinya,” ujar Radian.
Terkait UU Cipta Kerja, ada beberapa penghapusan aturan seperti mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.
Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan juga dipangkas. Dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law, pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.
UU Cipta Kerja pun mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan pun dihapus lewat UU Cipta Kerja. Awalnya aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 dan 91 UU Ketenagakerjaan. Namun dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya.
Hak pekerja/ buruh juga dihilangkan dalam mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Namun, dalam UU Cipta Kerja ini pasal 169 ini seluruhnya dihapus.
“Harapan untuk selanjutnya agar pemerintah melakukan judicial review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikeluarkan,” ucap Wendy. Sedangkan harapan menurut Radian untuk kedepannya yaitu UU Omnibus Law dibatalkan, sehingga kembali ke dalam aturan yang ada di UU Ketenagakerjaan tahun 2003
Editor : STA

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *