Aksi Sumsel Melawan Untuk Indonesia

Bertepatan dengan dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Selatan, berlangsung aksi yang berangggotakan mahasiswa se-Sumatra Selatan didepan gedung DPRD Sumatra Selatan pada Selasa, 24 September 2019.

Aksi ini dimulai dari Kambang Iwak. Disana sudah berkumpul Mahasiswa dengan atribut berupa Almamater serta spanduk dengan tulisan yang mewakili aspirasi mereka. Aksi diawali dengan melakukan long march menuju ke gedung DPRD Sumatra Selatan. Terdengar komando dari salah satu pimpinan massa yang berusaha untuk mengatur massa agar tetap tertib selama melakukan long march. Sesampainya di gedung DPRD, mereka telah disambut oleh mahasiswa lain yang sudah menunggu disekitar gedung DPRD Sumsel.

Pada awalnya aksi berjalan kondusif. Akan tetapi, tiba-tiba kericuhan terjadi sehingga membuat pihak aparat menembakkan water canon dan gas air mata ke massa. Massa yang panik mulai berlarian menuju ke Palembang Icon (PI) Mall dan ke arah Transmart Mall.

 “Awal kericuhan terjadi karena adanya provokator yang melempar botol ke arah polisi berlanjut aksi dorong-dorongan dgn polisi dan (menyebabkan) seluruh mahasiswa marah dan melempari polisi dengan botol, terus tanpa peringatan mobil polisi langsung menembakkan water cannon dan gas air mata,” ujar Jaka, salah satu peserta aksi.

Kericuhan ini mengakibatkan sedikitnya 25 massa mengalami luka-luka dan sesak napas lantaran terlalu lama menghirup gas air mata. Selain itu, ada aksi pemukulan aparat ke arah massa yang mengakibatkan bertambahnya jumlah korban.

Didalam aksi ini, Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan yang diwakili oleh Radian  Ramadhani selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang menjadi tuntutan didalam aksi ini.

“Yang pertama, kami menolak Rancangan Undang-Undang KPK karena koruptor dapat bebas (…) uang rakyat. Yang kedua, menolak RKUHP karena dianggap mengkebiri demokrasi di negeri ini. Lalu yang ketiga, menolak Rancangan Undang-Undang tentang pertahanan. Yang keempat menolak Rancangan Undang-Undang Minerba. Dan yang kelima, mengadili koruptor seberat-beratnya,” ujarnya.

DPRD Sumatra Selatan pada akhirnya berkenan untuk mendengarkan aspirasi dari Aliansi Sumsel Melawan dengan mengutus RA Anita Nooeringhati sebagai perwakilan DPRD Sumatra Selatan. RA Anita Nooeringhati menyampaikan bahwa DPRD Sumatra Selatan akan mengawal aspirasi yang telah disampaikan oleh Aliansi Sumsel Melawan. “Kami (DPRD Sumatra Selatan) akan mengawal menyuarakan aspirasi kalian ke pusat,”ujarnya. Selain itu, dia juga setuju untuk menandatangani nota kesepakatan, disaksikan oleh para peserta aksi.

Berhasil atau tidaknya aksi ini tetunya masih belum diketahui. Keputusan terakhir berada ditangan Presiden yang akan menyetujui RUU ini atau tidak. Dan jika Presiden pun telah menyetujui RUU yang ngawur ini, dikhawatirkan akan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan tentunya akan berdampak pada rusaknya demokrasi di Indonesia.(RZ/ARS/ANT/RA)

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *