Contempt Of Court, Pengganggu Integritas Lembaga Pengadilan


Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan mengikat pada setiap hidup manusia yang harus ditaati demi kesejahteraan dan kerukunan suatu negara. Peranan Lembaga Peradilan atau Peranan Hukum itu sendiri yaitu sebagai suatu kebijakan atau suatu aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta dapat menjadi pedoman bagi penggerak bangsa dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Lembaga Peradilan dinilai sangat penting dalam membantu mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Tentunya pemerintah dan aparat penegak hukum dibantu oleh banyak elemen masyarakat yang sama-sama berjuang untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

Selain Pengadilan Negeri, adapula Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Militer dimana semua Pengadilan ini memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan jenis perkaranya masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara dari masing-masing Pengadilan tersebut.

Meskipun Pengadilan menjadi tempat untuk menyelasaikan suatu perkara, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu proses persidangan terjadi juga perilaku-perilaku yang tidak baik yang akan mengganggu jalannya persidangan, menghentikan jalannya persidangan bahkan dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang baru. Tidak hanya mengganggu pada saat jalannya persidangan, bahkan ada beberapa perilaku juga yang mengganggu atau menurunkan Integritas Kehakiman atau Integritas Pengadilan di luar proses Persidangan. Hal ini secara tidak langsung tentunya menjadi sesuatu yang menyebabkan Demoralisasi terhadap visi menuju Peradilan Indonesia yang Agung.

Perilaku yang dianggap dapat mengganggu atau bahkan menghentikan jalannya suatu persidangan tersebut dapat dikatagorikan suatu tindakan yang disebut dengan Contempt Of Court. Definisi dari Contempt of Court itu sendiri pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi :

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakkan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminology itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

Pengertian yang lebih sederhananya yaitu, Contempt of Court berasal dari dua suku kata, Contempt yang berarti melanggar, menghina atau memandang rendah. Sedangkan court adalah Pengadilan. Yang jika diperjelas lagi, Contempt of Court adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan Peradilan. Selain itu, pengertian tentang Contempt of Court juga dicantumkan dalam Penjelasan Umum Butir ke-4 Alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Contempt of Court biasanya diterapkan dalam Negara yang menganut system Anglo-Saxon seperti Inggris dan Australia. Dalam Negara-negara tersebut, seseorang yang melakukan tindakan Contempt of Court dapat dijatuhi Hukuman Pidana. Adapun jenis-jenis perilaku yang masuk dalam katagori Contempt of Court yaitu, Berprilaku tercela atau berprilaku tidak pantas di Pengadilan, tidak mentaati perintah-perintah di Pengadilan, menyerang Integritas dan Impartialitas Pengadilan, menghalangi jalannya proses Persidangan serta penghinaan terhadap Pengadilan yang di Publikasikan.

Pada zaman modern sekarang ini, masyarakat semakin berkembang dan beranekaragam pemikiran dan tingkah lakunya. Salah satunya adalah masyarakat modern sekarang ini telah mengenal pembagian kerja yang mengarah ke spesialisasi yang biasa disebut Profesi. Dikarenakan tidak semua orang dapat berkerja dan tidak semua orang memahami seperti apa pekerjaan profesi tersebut, sehingga pekerjaan ini dianggap pekerjaan yang tertutup bagi orang luar. Kemungkinan yang akan timbul dari pekerjaan yang tertutup ini adalah akan adanya penyalahgunaan profesi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Maka untuk mencegah penyalahgunaan profesi itu, perlu menciptakan Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi yang dimaksud disini adalah hal-hal yang berisi nilai-nilai moral yang dianggap baik yang perlu dijunjung tinggi oleh suatu profesi yang dijadikan pedoman dan dijadikan sebagai kontrol sosial sehingga terhindar dari penyalahgunaan. Dengan adanya Kode Etik Profesi tersebut, diharapkan para aparatur penegak hukum dapat menjelankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi tersebut.

Meskipun begitu, tidak semua orang paham akan pekerjaan yang bersifat Profesi dan Kode Etik Profesi itu sendiri, sehingga setiap perbuatan atau tingkah laku seorang penegak hukum dapat dinilai buruk dan merugikan pihak lain. Penilaian buruk inilah yang terkadang menjadi pemicu terjadinya Contempt of Court yang dilakukan oleh masyarakat awam. Hal ini tidak hanya dapat terjadi didalam proses persidangan saja, tetapi juga besar kemungkinan terjadi di luar persidangan.

Seperti kasus pembacokan di Pengadilan Tipikor Bandung yang dilakukan oleh pengunjung sidang terhadap terdakwa yang merupakan seorang Jaksa Nonaktif dari Kejaksaan Negeri Cibinong. Akibatnya, Jaksa tersebut mengalami luka di bagian kening dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit terdekat. Kasus yang dilakukan oleh pengunjung pengadilan tersebut merupakan tindak pidana murni dan termasuk kedalam kualifikasi penghinaan terhadap pengadilan (Contempt Of Court) karena terjadi ditempat yang seharusnya “steril”. Setelah diselidik ternyata alasan pelaku melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia dan menganggap koruptor sebagai orang menghianati Negara. Tentunya dalam kasus ini, pelaku nekat melakukan tindakan tersebut dan didasari dengan inisiatif sendiri atau mungkin pula dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh pengunjung sidang tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela dan tidak pantas di Pengadilan serta dianggap menyerang integritas dan impartialitas pengadilan.

Tentunya hal ini menyinggung nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa etika merupakan cabang filsafat khusus yang mengkaji nilai baik atau buruk dari suatu perbuatan manusia. Dalam diri manusia tentunya di ciptakan Hati Nurani yang dapat membedakan mana perbuatan yang bernilai baik dan yang bernilai buruk.

Dalam system peradilan di Indonesia, system Contempt of Court sendiri bukan merupakan bagian dari system peradilan. Sehingga konsekuensinya adalah apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dilaksanakan tetapi dengan sengaja ditunda dalam waktu yang cukup lama dan dengan alasan yang tidak logis, makan pihak yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat diberi sanksi dalam bentuk apapun. Karena di Indonesia belum ada pengaturan tegas yang mengatur Contempt of Court itu sendiri. Maka dari itu, penerapan konsep Contempt of Court didalam system peradilan di Indonesia dinilai sangat diperlukan guna meningktakna keefektifitasan dalam menjalankan eksekusi putusan pengadilan. Penerapan Contempt of Court juga ada baiknya dituangkan dalam undang-undang sehinggap proses penerapannya dapat dilaksanakan secara tegas. Dan memang Contempt of Court itu sendiri juga akan diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diharapkan agar peraturan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Kiranya beberapa hal diatas, dapatlah menjadi hal yang bisa mendorong kita semua untuk bersikap pro aktif didalam pencegahan terjadinya perilaku yang merendahkan pengadilan (Contempt of Court), sehingga perilaku tersebut bisa dihindari, karena perilaku tersebut merupakan perilaku yang bersifat demoralisasi terhadap upaya Mahkamah Agung di dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

IMG-20180805-WA0009-1

“Aulia Jonanda Harlis, Peserta Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Berkerjasama Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia”

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *